? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang . JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membiayai operasional satuan tugas penanganan 303 TKI terancam hukuman mati. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak akan membiayai sendiri seluruh kebutuhan anggaran satgas. Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kemennakertrans, Suhartono, menjelaskan hal ini di Jakarta, Senin (27/6/2011) malam, untuk meluruskan berita berjudul Muhaimin: Rp100 Miliar untuk Satgas TKI. "Kemennakertrans memang memiliki dana Rp 100 miliar hasil efisiensi dari APBN 2011. Tetapi kami tidak mengalihkan seluruh dana itu untuk membiayai operasional Satgas TKI karena akan ada kontribusi dari kementerian dan lembaga negara lain yang terlibat," ujar Suhartono. Pembentukan satgas penanganan 303 TKI terancam hukuman mati merupakan salah satu rekomendasi Sidang Paripurna DPR dalam membenahi masalah TKI. Rekomendasi lainnya adalah memberlakukan jeda penempatan sementara TKI pekerja rumah tangga ke Arab Saudi yang telah diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlaku mulai 1 Agustus 2011.
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kemennakertrans, Suhartono, menjelaskan hal ini di Jakarta, Senin (27/6/2011) malam, untuk meluruskan berita berjudul Muhaimin: Rp100 Miliar untuk Satgas TKI. "Kemennakertrans memang memiliki dana Rp 100 miliar hasil efisiensi dari APBN 2011. Tetapi kami tidak mengalihkan seluruh dana itu untuk membiayai operasional Satgas TKI karena akan ada kontribusi dari kementerian dan lembaga negara lain yang terlibat," ujar Suhartono. Pembentukan satgas penanganan 303 TKI terancam hukuman mati merupakan salah satu rekomendasi Sidang Paripurna DPR dalam membenahi masalah TKI. Rekomendasi lainnya adalah memberlakukan jeda penempatan sementara TKI pekerja rumah tangga ke Arab Saudi yang telah diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlaku mulai 1 Agustus 2011.
. Ketika orang mulai mencari informasi lebih lanjut tentang , Anda akan berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar