JAKARTA, KOMPAS.com " Fraksi PAN meminta Sekretariat Jendral DPR RI untuk mengkaji ulang biaya pembangunan kamar kerja anggota Dewan dalam rencana gedung baru DPR RI yang menelan biaya hingga Rp 800 juta. Menurut Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, biaya yang mendekati angka Rp 1 milyar itu terlalu besar untuk sebuah kamar kerja biasa. "Rp 800 juta itu terlalu mahal karena itu kan ngikuti perhitungan Kementerian PU. Harus di-review ulang lagi," tegasnya di Gedung DPR RI, Senin (28/3/2011). Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini, pembangunan gedung baru DPR RI harus bertolak pada kesederhanaan. Pasalnya, anggota Dewan mewakili rakyat Indonesia yang umumnya masih hidup sederhana. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Menurutnya, gedung baru yang akan dibangun tidak perlu berpatok pada ruangan yang biasa dipakai sebagai standar ruangan pejabat eksekutif. Lebih baik, ruangan mencerminkan budaya Indonesia dan masyarakat bisa merasa turut memiliki gedung baru DPR nantinya. "Dengan kondisi sekarang, kalau lihat dari luas 157.000 meter persegi dan ruangan lebih dari 100 meter persegi, kita harus jadi contoh kesederhanaan masyarakat kita. Jangan bersandar pada patokan kemewahan. Ruang menteri sangat mewah, dirjen dan direktur juga. DPR jangan ikut-ikutan. Mereka harus ditarik agar tak bermewah-mewahan, DPR ruangnya harus didesain sesederhana mungkin," tambahnya. Selain itu, Setjen DPR diminta melakukan sosialisasi sebaik mungkin kepada masyarakat bahwa gedung DPR adalah rumah rakyat. Pemahaman itu harus bisa diterima masyarakat sehingga masyarakat pun berpikir bahwa memang gedung baru yang lebih baik untuk kinerja wakilnya ke depan memang dibutuhkan. "Nah, kalau rakyat enggak merasa butuh, ya enggak usah. Jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya ke masyarakat, prasarana gimana, sudah cukup atau belum, layak atau enggak. Kalau kita katakan tak layak, rakyat harus mengerti, harus tersampaikan sehingga rakyat bisa ngerti," tandasnya.
Menurutnya, gedung baru yang akan dibangun tidak perlu berpatok pada ruangan yang biasa dipakai sebagai standar ruangan pejabat eksekutif. Lebih baik, ruangan mencerminkan budaya Indonesia dan masyarakat bisa merasa turut memiliki gedung baru DPR nantinya. "Dengan kondisi sekarang, kalau lihat dari luas 157.000 meter persegi dan ruangan lebih dari 100 meter persegi, kita harus jadi contoh kesederhanaan masyarakat kita. Jangan bersandar pada patokan kemewahan. Ruang menteri sangat mewah, dirjen dan direktur juga. DPR jangan ikut-ikutan. Mereka harus ditarik agar tak bermewah-mewahan, DPR ruangnya harus didesain sesederhana mungkin," tambahnya. Selain itu, Setjen DPR diminta melakukan sosialisasi sebaik mungkin kepada masyarakat bahwa gedung DPR adalah rumah rakyat. Pemahaman itu harus bisa diterima masyarakat sehingga masyarakat pun berpikir bahwa memang gedung baru yang lebih baik untuk kinerja wakilnya ke depan memang dibutuhkan. "Nah, kalau rakyat enggak merasa butuh, ya enggak usah. Jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya ke masyarakat, prasarana gimana, sudah cukup atau belum, layak atau enggak. Kalau kita katakan tak layak, rakyat harus mengerti, harus tersampaikan sehingga rakyat bisa ngerti," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar